Lombok Timur – Dalam upaya memaksimalkan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 Kabupaten Lombok Timur, LIDI Foundation memfasilitasi seluruh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan Self-Help Group (SHG) di Lombok Timur untuk menyusun masukan dalam bentuk Policy Brief. Penyusunan ini dipandu oleh tim dari FITRA, organisasi yang selama ini fokus dalam pendampingan penganggaran baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan kelompok disabilitas di Lombok Timur dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui Policy Brief, para OPDis berharap agar berbagai masukan yang telah mereka susun dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur.
Ketua LIDI Foundation, Lalu Wisnu Pradipta, menyatakan bahwa keterlibatan OPDis dan SHG dalam proses penyusunan RPJMD sangat penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat disabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan penyandang disabilitas di Lombok Timur. Dengan adanya Policy Brief ini, kami berharap Bappeda dapat mengadopsi masukan yang kami sampaikan,” ujar Lalu Wisnu Pradipta.
Sementara itu, tim penyusun dari FITRA menjelaskan bahwa pendekatan berbasis data dan analisis dalam penyusunan Policy Brief ini akan memperkuat argumentasi dan urgensi dari rekomendasi yang diajukan. Mereka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menyusun dokumen perencanaan yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Setelah disusun, semua perwakilan OPDis langsung melakukan audiensi dengan Bappeda Lombok Timur dan diterima langsung oleh Kepala Badan Perencanaan (Kaban) Bappeda Lombok Timur yang didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, beserta dinas lainnya. Dalam audiensi tersebut, Sahrul, Ketua SHG Sopoq Angen Desa Selebung Ketangga, mewakili OPDis lainnya menyerahkan susunan Policy Brief kepada Pemerintah Lombok Timur yang diwakili oleh Kepala badan perencanaan Bappeda lombok timur
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan RPJMD 2025 Kabupaten Lombok Timur dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga pembangunan di daerah ini dapat berjalan lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
