Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jembatan Kemakmuran, yang lebih dikenal sebagai Jembatan Bakong, menghadapi kondisi kritis yang memerlukan perhatian mendesak. Menghubungkan Desa Lembar dan Kebon Ayu, struktur ini mulai menunjukkan keretakan parah sejak dibangun pada tahun anggaran 1996-1997. Dengan adanya tanda-tanda kemiringan yang semakin buruk, masyarakat setempat, termasuk para pengusaha, aktivis, dan pengguna jalan, khawatir akan potensi bahaya yang mengintai.
Mustafa, seorang tokoh pemuda dari Desa Kebon Ayu, saat ditemui wartawan media ini menyampaikan keprihatinannya terhadap lambatnya respons pemerintah. "Jembatan ini harus segera mendapat perhatian dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, karena merupakan akses bongkar muat barang dari pelabuhan ke kawasan industri PLTU, dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar sangat terganggu," ujarnya. Sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lombok Barat, Mustafa juga menekankan perlunya tindakan cepat untuk menghindari potensi korban jiwa. 23/3/2025
Kondisi cuaca ekstrem yang melanda kawasan ini selama beberapa bulan terakhir memperparah kekhawatiran warga. Curah hujan tinggi dan meningkatnya debit air sungai meningkatkan risiko bencana jika jembatan ini ambruk, yang bisa berakibat pada banjir dahsyat di Desa Lembar dan Kebon Ayu. Mustafa, yang akrab disapa Apox, mengharapkan adanya mitigasi risiko dari dinas terkait, termasuk Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi.
Di sisi lain, Ketua Pemuda NWDI Lombok Barat turut menyoroti permasalahan ini. Dia menyesalkan tiadanya langkah konkret dari pihak berwenang dan mengusulkan agar bantuan dari pemerintah pusat diajukan jika diperlukan. "Apakah daerah tidak memiliki anggaran?" tanyanya, menggugah perhatian publik akan pentingnya pembiayaan perbaikan jembatan.
Ketua Forum silaturahmi Kewilayahan Lombok Barat (FSKLB), Ramli Ahmad menegaskan bahwa kondisi Jembatan Bakong sudah mencapai titik kritis yang memerlukan perhatian serius. Dia merencanakan kunjungan ke Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan hearing dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, memastikan respons yang cepat dan efektif.
"Kami akan mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi semua pihak harus bekerja sama untuk menangani masalah ini," tutur Ramli. Dia juga mengajak masyarakat untuk waspada dan mencari rute alternatif, mengutamakan keselamatan di tengah ancaman ini.
Kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah juga dirasakan oleh Ramli Ahmad, Ketua Forum silaturahmi Perangkat Kewilayahan Lombok Barat (FSPKLB). Dia menekankan pentingnya Jembatan Bakong, tidak hanya untuk pejalan kaki dan pengendara, tetapi juga sebagai jalur vital untuk distribusi batu bara dan solar ke PLTU Jeranjang.
Dalam menghadapi ancaman terhadap lanjut Ramli aksesibilitas dan keselamatan warga ini, tindakan segera dari pemerintah sangat diperlukan. Jembatan Bakong tidak hanya memfasilitasi mobilitas harian warga tetapi juga memainkan peran krusial dalam mendukung perekonomian lokal. Oleh karena itu, perbaikan jembatan harus menjadi prioritas utama demi menjamin kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat untuk mengatasi permasalahan ini, tutupnya.
