Mataram - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil Kecamatan Mataram, Haris Maulana, telah menegaskan komitmennya untuk mengangkat hasil musyawarah lingkungan sebagai salah satu skala prioritas dalam pembahasan anggaran dan pokok pikiran dewan.
Haris Maulana, yang dikenal sebagai sosok yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menyatakan bahwa musyawarah lingkungan yang telah dilakukan di berbagai tingkat masyarakat harus dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. “Hasil musyawarah lingkungan bukan hanya sekadar catatan, tetapi merupakan suara kolektif dari masyarakat yang perlu diwadahi dalam setiap kebijakan yang akan diambil mewujudkan Kota Mataram HARUM,” ungkapnya saat menghadiri MPBM Kecamatan Mataram, Selasa, 18/01/2025.
Musyawarah lingkungan adalah forum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga pelaku usaha lokal, untuk berdiskusi dan mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang krusial. Melalui proses ini, diharapkan dapat muncul ide-ide inovatif serta solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Haris menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah tersebut. “Ketika masyarakat dilibatkan, mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini akan mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.”
Dengan menjadikan hasil musyawarah sebagai skala prioritas, Haris Maulana berharap dapat mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam pokok pikiran (pokir) dewan. “Kami akan membawa hasil musyawarah ini dalam setiap pembahasan di DPRD, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” jelasnya.
Pendekatan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, kepercayaan masyarakat terhadap dewan pun akan semakin meningkat.
Haris Maulana menyadari bahwa untuk merealisasikan hasil musyawarah, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. “Kami akan mendorong setiap program yang dihasilkan dari musyawarah untuk dilaksanakan dengan baik, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah awal, Haris berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan berbagai stakeholder setelah hasil musyawarah lingkungan diterima. Pertemuan ini bertujuan untuk memfinalisasi prioritas yang akan diusulkan ke dalam pokir serta mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaannya. ram
