Lombok Barat - Kuasa Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat 2024, Hj. Sumiatun dan Ibnu Salim di ketuai pengacara muda Lalu Anton Hariawan, SH,. MH kembali mendatangi Badan Bawaslu Lombok Barat memdampingi saksi atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk berkampanye oleh calon 01.
Menindak lanjuti laporan yang telah di layangkan berapa waktu lalu, kuasa hukum pasangan MANIS mendampingi tiga saksi yang hadir diperiksa diruangan yang terpisah. Para saksi ini diperiksa penyidik Gabungan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Penyidik Polres Lombok Barat, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.
Sedikitnya ada puluhan pertanyaan yang disampaikan kepada saksi Fathurahman terkait pendalaman mengenai penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye oleh calon 01.
“ Kami menduga sepertinya ini ada unsur kelalaian dari oknum pejabat pemda Kabupaten Lombok Barat, seharusnya ada penolakan ketika ada calon yang hadir dalam kegiatan tersebut" terangnya.
Selain penggunaan izin gedung Aula Kantor Bupati, pengadaan snack oleh pemda tidak luput dari perhatian saksi ketika memberikan saat memberikan klasifikasi.
Saksi lainnya, Herman Kisaf, juga menyesalkan, tidak hanya fasilitas berupa Aula Kantor Bupati Lombok Barat. Pemkab Lombok Barat juga disinyalir sebagai pihak yang menyediakan makanan ringan (Snack) untuk para peserta di acara tersebut.
" Sangat disesalkan snack difasilitasi oleh pemda untuk kegiatan padahal jelas-jelas ada calon bupati yang hadir" Tegasnya.
Lebih lanjut Ketua Tim Kuasa Hukum Paket Manis L. Anton Hariawan mengapresiasi kerja profesional Bawaslu Lombok Barat, meminta untuk segera memanggil oknum terlibat dalam kegiatan tersebut.
" Kami minta dalam waktu tiga hari kepada Bawaslu untuk memanggil pihak terlapor dan oknum pejabat Lombok Barat" Tegasnya.
Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menjadikan contoh pilkada damai di Kabupaten Lombok Barat Kuasa Hukum Manis dalam waktu dekat akan membentuk satgas yang mengawasi pejabat Lombok Barat.
“Dalam waktu dekat, kami akan membentuk Satgas Pejabat Politik. Siapapun pejabat politik yang terlibat politik praktis, foto dan videokan. Sehingga Lombok Barat menjadi contoh Pilkada damai bagi kabupaten kota lainnya di NTB,” tandasnya. ram
