Lombok Barat - Dugaan terjadi politik uang di pilkada Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 menjadi perhatian Aliansi Rakyat Pengawas Pemilu (Arwaslu) bersama para aktifis se Kabupaten Lombok Barat kecewa, lantaran Bawaslu mandul dalam merespon setiap laporan yang menyangkut kasus-kasus dugaan Money Politics (Politik Uang).
"Ini sebagai pertanda bahwa daerah Lombok Barat darurat money politics," tegas Asmuni A. Ma., selaku koordinator Arwaslu dikonfirmasi, Jumat (29/11/2024).
Praktik politik uang ini di nilai mencederai pilar demokrasi, karena pemilihan kepala daerah seharusnya mengedepankan masyarakat memilih dengan hati nurani namun praktik politik uang ini justru menggiring masyarakat menjadi transaksional.
" Praktik praktik seperti ini mengancam demokrasi Lombok Barat akan datang, kontestasi ini seharusnya melahirkan pemimpin berdasarkan pilihan rakyat bukan karena transaksional " Terangnya.
Politik uang masih menjadi ancaman dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Lombok Barat. Bahkan menurutnya, praktik money politics begitu kental terutama menjelang hari pemungutan suara.
Sayangnya, Bawaslu Lombok Barat terkesan duduk manis tanpa ada tindakan yang kongkrit dalam rangka menuntaskan dugaan money politics, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Pasal 73 Ayat (1) UU No 10/2016 sudah menjelaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih," bebernya.
Karenanya, Arwaslu bersama para aktifis se Kabupaten Lombok Barat akan menggelar aksi besar-besaran menjelang rapat pleno kabupaten. Ini sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap hasil Pilkada Lombok Barat.
"Kami menolak hasil pilkada Lombok Barat karena terlaksana secara tidak jujur dan tidak adil, disebabkan tercemari politik uang," Tandas Asmuni. el02
