Jakarta - Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), Abdul Hadi, berharap program perumahan yang digagas pemerintah bisa membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Harapan ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait, di Ruang Komisi V DPR RI, Senin, 4 November 2024.
Abdul Hadi mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang bertekad menyelesaikan permasalahan perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah dan kebijakan kemandirian papan. “Program perumahan ini perlu dirancang bukan hanya untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal, tetapi juga agar memiliki dampak sosial yang luas, seperti mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Abdul Hadi.
Abdul Hadi mencontohkan pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang sangat dinantikan masyarakat dan kepala desa di Dapil NTB 2. Menurutnya, program BSPS sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak melalui pola gotong-royong, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. “Program BSPS ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan saya berharap program ini bisa diperluas dengan alokasi anggaran yang lebih besar,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kondisi perumahan di NTB yang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius, dengan sekitar 40% rumah yang tidak layak huni dan backlog perumahan mencapai sekitar 376.008 unit, ditambah lagi masih tersisanya PR revitalisasi Rumah pasca Musibah Gempa di NTB lalu yang masih ada sekitar 2.235 unit yang perlu perbaikan. “Berdasarkan kunjungan kami di daerah pemilihan, perlu kiranya pemerintah juga memberikan perhatian khusus rumah-rumah kawasan kumuh dan tidak layak huni disekitar pesir pantai yang dihuni para nelayan, di NTB sebagai daerah kepulauan, ada sekitar puluhan ribu rumah tidk layak huni, bahkan dibeberapa tempat ,satu rumah ditempati oleh 3 sampai dengan 5 KK,” jelas politisi PKS asal Lombok ini. Abdul Hadi berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat memberi perhatian lebih terhadap masalah ini, khususnya di wilayah NTB.
Dalam pelaksanaan program perumahan ke depan, Abdul Hadi juga menekankan pentingnya efisiensi kerja dalam struktur organisasi kementerian, serta optimalisasi penyerapan anggaran. “Penyerapan anggaran tahun 2024 saat ini masih di kisaran 60%, dan saya berharap di tahun-tahun mendatang anggaran bisa terserap lebih optimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Hadi.
Melalui dukungan dan komitmen lintas sektor, Abdul Hadi berharap program perumahan pemerintah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di daerah-daerah seperti NTB yang masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni. ###
