Selong - Dinas P3AKB lombok timur mengadakan uji coba draft uji coba Inklusi Layanan Disabilitas bagi tenaga Layanan UPTD PPA/P2TP2A bekerja sama dengan kementrian P3A yang bertempat di ruang rapat Rupatama 2 komplek gedung perkantoran Bupati Lombok timur Rabu, 24 April 2024.
Kegiatan yang di hadiri oleh beberapa dinas di pemda lompok timur dan beberapa OPDIs yang ada di lombok timur ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tenaga layanan yang ada di UPTD PPA/P2TP2A memahami hak hak disabilitas dan sejauh mana draft ini bisa mewakili semua kebutuhan masyarakat kelompok rentan lainnya.
Organisasi disabilitas yang hadir dalam kegiatan ini ada dari gerkatin, LIDI dan Kelompok SHG Pade Angen desa selebung ketangga kecamatan Keruak. Semntara organisasi disabilitas lainnya tidak terlihat.
Menyikapi hal ini, Lalu Wisnu Pradipta ( Direktur LIDI ) yang seorang disabilitas pengguna kursi roda tidak mau mengomentari namun lebih tertarik menanggapi upaya pemerintah dalam melibatkan organisasi kecil yang ada di pedesaan sebagai lini terdepan untuk menangani Masalah disabilitas di tingkat desa.
Menurut Lalu wisnu, Upaya memastikan adanya partisipasi yang bermakna dari organisasi disabilitas ini perlu memperhatikan tiga hal. Pertama, Pemda dan OPD perlu mengenali organisasi disabilitas mana saja yang ada di wilayahnya terutama kelompok kelompok kecil yang ada di bawah.
Dengan demikian, partisipasi yang dilakukan dapat mencakup representasi setiap ragam disabilitas, baik itu disabilitas netra, tuli, fisik, intelektual, dan mental dan ODDP.
Representasi organisasi disabilitas penting untuk dipastikan terlibat karena kebutuhan dan permasalahan dari setiap ragam disabilitas berbeda. Hal itu valid jika disampaikan langsung oleh representasi organisasinya. Perlu diketahui, saat ini organisasi disabilitas sudah tersebar di sejumlah desa dan tidak hanya di tingkat kabupaten.
Organisasi disabilitas yang sudah memiliki pengurus saat ini, antara lain, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Lombok Independent Disabilitas Indonesia ( LIDI ), Kelompok Self-Help Goup ( SHG ) Pade Angen, Tidak tertutup kemungkinan ada organisasi disabilitas lain di daerah dan dapat merepresentasikan kelompok disabilitas.
Kedua, Pemda dan OPD perlu memahami dukungan metode, fasilitas, atau pelayanan yang dibutuhkan sebelum mengundang representasi organisasi disabilitas. Ini penting untuk memastikan representasi organisasi yang hadir supaya dapat berpartisipasi maksimal, tanpa hambatan.
Dukungan yang perlu dipastikan, misalnya, dokumen yang akan dijadikan dasar pembahasan dapat diakses dan dibaca oleh penyandang disabilitas netra; ruangan yang dapat diakses menggunakan kursi roda; ketersediaan toilet dengan aksesibilitas; metode komunikasi yang digunakan dalam pembahasan menyertakan juru bahasa isyarat; dan ruang atau lokasi untuk menenangkan diri. Jika perwakilan disabilitas yang hadir membutuhkan pendampingan, perlu dipastikan pendamping dihitung sebagai bagian dari peserta undangan.
Ketiga, segala bentuk dukungan itu perlu diidentifikasi dan menjadi kewajiban pemda dan OPD untuk penyediaannya, termasuk jika berkonsekuensi terhadap anggaran. Selain memastikan kehadiran perwakilan organisasi disabilitas perlu membangun komunikasi yang intensif selama kegiatan berlangsung.
Pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan dapat menjadi pintu masuk hubungan komunikasi lebih intensif. Suatu langkah nyata untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih jauh Lalu wisnu yang aktif memperhatikan hak hak disabilitas ini merasa bersukur kelompok kelompok kecil yang di bangunnya di tingkat desa sudah mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Ini penting supaya kelompok kelompok kecil ini paham dengan perkembangan daerahnya di tingkat kabupaten dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan terkait program program apa saja yang di sediakan buat mereka oleh pemerintah baik itu pemerintah kabupaten kota maupun provinsi.
