Gerung - Perbedaan sumber data dalam penyaluran bansos dari pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Barat menuai pro dan kontra, salah satunya sumber data KPM bantuan pangan beras dari Bapanas yang dinilai tidak sama seperti penerima bantuan CPP El Nino tahun lalu.
Data dari Bappenas yang di terima oleh Desa Gapuk dinilai tidak sesuai dan banyak berkurang dari data kemiskinan KPM CPP tahun 2023 yang di mana jumlah KPM 1.215 sedangkan jumlah KPM bantuan dari Bapanas desa Gapuk hanya menerima 238 KPM.
Kepala Desa Gapuk Kecamatan Gerung mengaku sangat kecewa dengan data bantuan pangan beras dari Dari Bapanas melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, Nurdin menilai data yang di terima desa Gapuk kurang dari jumlah KPM bantuan el Nino bulan - November tahun 2023.
Jumlah KPM berdasarkan data penerima bantuan elnino sebanyak 1.215 KPM, dibandingkan dengan data penerima manfaat bantuan beras Bapanas Januari ini banyak sekali kurangnya 977 KPM. Menyikapi persoalan ini Kepala Desa meminta bulog menunda penyaluran bantuan untuk sementara waktu sambil mencari solusi dari masalah kekurangan data yang cukup signifikan ini.
"Saya meminta koordinator menunda sementara pendistribusian bantuan beras dari Bapanas ini sembari mencari win-win solution terkait data ini" Tegas Nurdin.
Persoalan data yang kurang kades Gapuk menilai karena tidak ada koordinasi dalam menentukan jumlah KPM yang berhak menerima bantuan dari Bapanas, desa telah melakukan pendataan jumlah KPM sejauh ini Kami melakukan upaya verifikasi yang dimaksud hanya saja ketika ada kebijakan kebijakan maka timbul pertanyaannya terkait sistem penginputan kami yang di desa itu kadang tidak pernah muncul semisal ada verifikasi data.
"Verifikasi data dari hilir telah maksimal kita lakukan, tinggal di hulu ini apakah sudah sinkron" Tanya Nurdin.
Duduk bersama membahas penyatuan data dari hilir ke hulu harus segera dilaksanakan Sehingga satu sisi kita berharap sinkron di desa hingga ke pusat jadi tidak ada lagi timbul permasalah data seperti saat ini.
"Jangan sampai ketimpangan masalah data kerap terjadi menimbulkan konflik di masyarakat" Imbuhnya.
Ditempat terpisah Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (Kabid FM) Lobar, Zainul Mutaqin, mengatakan data P3KE ini menunjukkan Lobar memiliki 61.100 KPM. Setelah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, data tersebut meningkat menjadi 91.600 KPM. Zainul mengaku bingung dengan perbedaan data yang sangat besar ini.
“Kami melakukan rapat untuk menentukan langkah-langkah yang harus kami ambil terkait perbedaan data ini. Kami berharap hasil verifikasi dan validasi data nanti bisa mengubah data ini. Namun, kami tidak bisa menambah data, karena itu sudah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),” ujar Zainul, Rabu (24/1/2024).
Zainul menambahkan, pihaknya berupaya memastikan Bansos tidak salah sasaran dengan melakukan verifikasi lapangan (Verival) data. Namun, ia mengakui ada kesulitan dalam melaksanakan Verival, terutama di Desa Gapuk yang mengalami penurunan data yang sangat signifikan.
“Penurunan data ini sangat besar, karena sumber datanya yang berbeda. Data yang sekarang ini tidak melalui Dinas Sosial, tapi langsung dari Bappenas. Kami berharap pemerintah pusat bisa mendengarkan aspirasi kami dan memberikan solusi yang adil bagi masyarakat kami,” ungkap Zainul. (ram)
