Kota Mataram - Universitas Mataram (Unram) menggelar Rapat Terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-61 Unram bertempat di Ruang Sidang Senat (10/10).
Rapat Terbuka Senat ini mengambil tema "Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Pengembangan Sumber Daya Unggul Menuju Internasionalisasi Unram".
Pelaksanaan rangkaian Dies Natalis ke-61 tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si; Ketua Komisi Yudisial Indonesia Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.; Rektor Unram Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.; dan Guru Besar Unram.
"Semangat bergotong royong, berkolaborasi, berlari melaju kencang agar mampu menjadi world class university. Unram terus kita percantik, satu persatu prodi kita terakreditasi unggul," ucap Prof. Bambang.
"Kita ingin menciptakan sarjana job creator atau pencipta lapangan kerja. Maka dari itu melalui momentum Dies Natalis ini kami ingin meningkatkan daya saing kita dengan kerja sama antar perguruan tinggi dengan government," tambahnya.
Sementara itu, PJ Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si atau yang akrab disapa Miq Gita dalam sambutannya juga menjelaskan untuk melakukan refleksi atas capaian Unram saat ini dengan menghitung berbagai kemajuan baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat.
"Kita berharap Unram ke depan terus melanjutkan langkah-langkah penyempurnaan kualitas unggulan akreditasi, agar Unram menjadi pilihan dan pesona yang cantik agar orang luar tertarik mengenyam pendidikan di NTB. Terlebih lagi konsep kuliah sambil berwisata," ungkap Miq Gita.
Miq Gita juga berpesan agar nantinya karya-karya penelitian ilmiah yang dilakukan oleh guru besar Unram, diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Miq Gita juga menyampaiakan dalam waktu dekat akan melaunching Jumat Salam untuk jumpai masyarakat.
Di mana Jumat Salam bertujuan agar OPD turun ke masyarakat, melihat apa yang terjadi di masyarakat sehingga persoalan di masyarakat dapat segera tertangani dengan cepat oleh pemerintah.
