Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan konsultasi publik dengan warga yang tanah dan bangunannya terdampak rencana pelebaran Jalan TGH. Ismail di desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat Made Arthayana, Jumat, mengungkapkan konsultasi publik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan warga terhadap rencana pelebaran jalan tersebut karena proyek pemerintah harus mendapat dukungan dari warga dan merupakan tahapan perencanaan pelebaran jalan.
“Ada 64 warga pemilik bidang tanah dan bangunan yang akan terdampak sepanjang Jalan TGH. Ismail. Sebelum konsultasi publik kita sudah melakukan tahap sosialisasi dan tahap pendataan. Hasil pendataan oleh pengadaan tanah itulah didapati 64 warga yang terdampak dan luas tanah 28 are ,” katanya.
I Made Arthadana mengatakan jalan yang akan dilebarkan sepanjang 2,3 kilometer dengan lebar 8 meter. Pengerjaan fisik pelebaran jalan menggunakan APBN sedangkan pembayaran ganti untuk warga menggunakan APBD Kabupaten Lombok Barat.
"Pemerintah melakukan pembangunan bukan hanya untuk jangka pendek tapi juga jangka panjang. Jalan ini merupakan salah satu akses jalan menuju tempat wisata dan pemukiman warga sebagai ibukota provinsi maka diprediksi kegiatan aktivitas meningkat di jalan itu. Sekarang juga sudah semakin padat jalannya,” katanya.
Kadis PU, I Made Arthadana menjelaskan warga yang terdampak harus dipastikan mendukung pelaksanaan rencana kegiatan. Hasil dari konsultasi publik ini akan menjadi dasar pemerintah untuk proses tahapan selanjutnya yaitu meminta warga melengkapi semua dokumen bidang tanah yang terdampak, namun untuk menilai bidang tanah harus menunggu perhitungan atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik.
“Tentu saat ini tahapan dan proses untuk ganti untung masih panjang. Saat ini masih tahap persiapan, setelah barulah perencanaan dilanjutkan pelaksanaan dan penyerahan hasil,” ujarnya.
Pada konsultasi publik tersebut, perwakilan warga, menyatakan warga yang terkena dampak pada intinya mendukung rencana pelebaran jalan tersebut. Namun sebelum pembangunan, nilai ganti untung harus diperjelas lebih dulu agar warga dapat menentukan sikap menolak atau menerima.
Sementara itu Kepala Desa Kuranji Dalang M. Sidik menjelaskan masyarakat sangat mendukung pelebaran jalan ini, bahkan masyarakat yang terdampak sudah mulai menyiapkan berkas-berkas untuk pembebasan lahan.
"Warga kami sangat mendukung pelebaran jalan ini karena memudahkan aktvitas masyarakat" Ungkap kades.
Pemerintah desa membantu warga yang terdampak melengkapi berkas untuk mempermudahkan semua proses pelebaran jalan di desa Kuranji Dalang sehingga semua proses tahapan dapat berjalan lancar.
