Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB menggelar diseminasi studi kasus dan pembelajaran Stunting, bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, Rabu (27/9).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama BKKBN NTB bersama Perguruan Tinggi dalam penelitian bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sebagai upaya penurunan stunting.
Tujuan dari adanya penelitian kajian stunting ini adalah tersedianya Policy Brief dan laporan akhir hasil penelitian secara komprehensif yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di NTB," kata Wahyu Hidayat Yusuf Ketua Pokja Dampak Kependudukan.
Dijelaskan Wahyu, Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi. Stunting saat ini sudah diatur dalam Perpres dan ditargetkan tahun 2024 stunting di Indonesia bisa mencapai 14 persen.
"Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.72 tahun 2021, BKKBN mendapat mandat dari Presiden untuk menjadi Ketua Pelaksana pada Tim Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia," ujarnya.
BKKBN saat ini sudah memiliki sasaran kerja, diantaranya ; mitra kerja lingkup Pemprov NTB, Mitra kerja di Kabupaten kota khususnya di pulau Lombok. Lalu mitra kerja yang ada di perguruan tinggi dan dalam hal ini BKKBN mengundang seluruh perguruan tinggi yang ada di pulau Lombok.
Agar berjalan program stunting, diharapkan juga terlaksananya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan mitra kerja atau pusat studi lembaga pemerintah di perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara barat, tandas Wahyu.
Pj. TP PKK NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi mengatakan penurunan stunting memiliki Perpres dan sudah diintruksikan kepada Bupati dan Gubernur.
Dijelaskan Bunda Lale panggilan akrabnya, bahwa Tim Penggerak PKK NTB saat ini sudah memiliki 4 desa binaan untuk stunting diantaranya ; senaru, aik berik, kelayu, dan lembar.
Dan masing-masing desa binaan bekerjasama dengan ikatan boga untuk mengolah telur agar anak-anak tidak bosan.
Kemudian Tim Penggerak PKK NTB akan mengukuhkan tim pembina posyandu di kab/kota untuk penekanan di wilayah NTB terkait stunting, dan ini sangat di dukung oleh Ketua Pembina Posyandu Pusat, tutupnya.
