Rakor Triwulan IDRIP di NTB, Ini Harapan Kalak BPBD NTB!

 

Mataram NTB - Rapat Koordinasi Triwulan Tingkat Provinsi Program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah 2 dalam rangkaian Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Desa Tangguh Bencana (Destana) di Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Ahmadi, SP-1.

Dalam Rakor ini hadir Team Leader Regional Management Consultant Wilayah 2 IDRIP Kamarudin Andi Jemang dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

Dalam sambutannya tersebut, Kalak BPBD NTB mengingatkan pentingnya membangun dan membudayakan suatu kesadaran kesiapsiagaan tidak hanya bagi Masyarakat, tetapi bagi intansi pemerintah daerah di semua tingkatan.

"Melalui program ini kita semua tentu berharap, bahwa ada peningkatan jumlah Destana dan peningkatan Kualitas bagi yang sudah terbentuk Destana di NTB ini", jelas Ahmadi.

Harapan tersebut sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023, di mana Pemprov NTB menargetkan sebanyak sekitar 400-an lebih jumlah Destana yang harus terbentuk. Namun dengan segala keterbatasan sampai dengan tahun ini baru terbentuk sekitar 300-an Destana.

"Salah satu tantangan yang utama adalah keterbatasan alokasi Anggaran. Karena itu penting untuk kita Gotong Royong dan membangun kolaborasi dengan semua pihak", beber Kalak BPBD Prov NTB.

Kehadiran Bapak dan Ibu dari intansi-intansi pada rapat ini merupakan bentuk usaha dan ikhtiar dalam membangun persepsi, langkah serta upaya kita dalam mendukung program ini, agar ketika terjadi bencana minimal dapat mengurangi risiko bencananya.

"Kami menyampaikan terimakasih kepada BNPB, World Bank dan Kwarsa Hexagon telah memfasilitasi ini semua. Semoga kegiatan ini lancar sampai akhir", tambahnya Ahmadi.

Sebagai informasi bahwa Program Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat Wilayah 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat terlaksana di Kabupaten Lombok Tengah yakni 3 Desa, Kabupaten Lombok Utara yakni 7 Desa dan Kota Mataram yakni 8 Kelurahan. Program ini akan berlangsung sampai dengan bulan Juli Tahun 2024.