Lombok Barat NTB, Unjuk rasa jilid 2 kembali di gelar oleh Enam Sekawan dan Beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dengan Kenaikan Tarif Dasar Air, untuk menuntut kepastian yang telah di sepakati oleh Sekertaris Daerah Lombok Barat saat unjuk rasa jilid 1 kemarin.
puluhan massa aksi ini kembali menggelar aksi guna meminta jawaban dari 7 tuntutan yang telah dilayangkan.
"Kami kecewa, sudah dua kali menggelar aksi namun bupati lombok barat tidak pernah menemui kami, "
Selain itu, Aldi selaku Kordum aksi juga mengatakan bahwa selama dua priode menjabat menjadi Bupati Lombok Barat belum bisa menuntaskan apa yang menjadi visi misinya.
Aldi dalam orasinya mengatakan aksi jilid 2 ini kembali menyuarakan tarif air PTAM yang dianggap mencekik.
"Sejauh ini kami meminta jawaban hasil dari tuntutan kami, dua priode menjabat tidak ada satupun yang bisa kita banggakan untuk diceritakan ke anak cucuk kami nantinya, " ujarnya.
"Saat mencalonkan diri mengemis meminta suara dari kami, namun setelah menjabat tidak pernah mau menemui kami, " tuturnya.
"Tidak ingin pejabat lobar menyengsarakan masyarakat lobar dengan cara memanfaatkan jabatannya, " tambahnya.
Sementara itu Asmuni ketua PPLS juga mempertanyakan sumber anggaran jalan sehat yang digelar oleh PTAM.
"Kami menduga para pejabat lombok barat dengan label tinggi memanfaatkan jabatannya untuk mencekik masyarakat lombok barat, " ujarnya.
Sebelumnya tuntutan masa aksi ini melayangkan 7 poin yakni.
1. Turunkan tarif air PTAM yang dianggap mencekik masyarakat Lobar
2. transparansi retribusi sampah PTAM Giri Menang
3. audit indipenden keuangan PTAM Giri Menang
4. perjelas arah CSR PTAM Giri Menang
5. Copot Dirut PTAM Giri Menang
6. Segera setorkan dividen 9 miliar hak daerah
7. tolak dan batalkan kegiatan jalan sehat yang diduga ada indikasi politik oleh dirut PTAM Giri Menang
Roni yang merupakan salah satu korlap juga meminta kehadiran bupati menemui massa aksi guna memastikan ketegasan bupati dalam menanggapi 7 poin tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Aktivis Lombok Barat dan 6 Sekawan.
"Kami dari Enam Sekawan dan Lembaga Sosial Masyarakat lombok Barat meminta bupati lombok barat menemui kami, namun hingga saat ini tidak pernah menemui kami, " ujarnya.
Massa aksi tidak mau di terima oleh Sekda Lobar, tetapi meminta di temui langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati Lobar,.
Selang beberapa lama akhirnya massa aksi di terima langsung oleh Wakil Bupati Lobar, dan Sekda. Untuk menjelaskan terkait tujuh tuntunan massa aksi.
Sekda Lobar H. Ilham dalam menanggapi 7 poin tuntutan massa aksi jilid pertama mengatakan bahwa pemda lobar telah berkoordinasi dengan PTAM Giri Menang dan diterima oleh direktur operasional karena dirut di luar daerah.
"Kami telah berkoordinasi dengan pihak PTAM Giri Menang dan diterima langsung oleh Direktur Operasional karena Dirut PTAM Giri Menang lagi di luar daerah, " ujarnya.
Tak hanya itu, terkait RUPS, H. Ilham juga menjelaskan bahwa Sudah bersurat ke PTAM Giri Menang untuk segera menyelenggarakan RUPS.
"Sudah bersurat juga untuk melakukan penyetoran dividen kepada pemda lobar, " tuturnya, "saat mendampingi Wakil Bupati Lobar menemui puluhan massa aksi, " Rabu (14/6/2023).
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat menanggap kegiatan jalan sehat yang di gelar mengatakan bahwa itu murni Kegiatan PTAM Giri Menang.
Tak hanya itu, Hj. Sumiatun juga mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan bupati lombok barat agar mengambil sikap kepada PTAM Giri Menang.
"Insya Allah nanti siang saya akan menelpon pak bupati untuk berkoordinasi agar bersikap kepada PTAM Giri Menang, " ujarnya.
Selain itu, Hj. Sumiatun juga menambahkan bahwa diakhir masa jabatannya menginginkan lombok barat tetap aman dan kondusif.
"Saya November 2023 sudah berakhir masa jabatan saya, jadi saya ingin meninggalkan lombok barat dalam kondisi aman dan kondusif, " tambahnya.
"PTAM Giri Menang tidak pernah melaporkan kejelasan arah dana CSR ke Pemda Lombok Barat, saya tidak pernah mendapat laporan itu, " tutupnya.
" tegasnya.
